Gambaran Hasil Layanan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular

di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Januari-Mei 2025

Penulis : M. Baharul Muhis, A.Md.Kes

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw terletak di perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea (PNG) menjadi gerbang utama masuk dan keluar masyarakat dari dan menuju Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular, layanan pemeriksaan kesehatan di PLBN Skouw menjadi salah satu prioritas utama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan diantaranya melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura di Wilayah Kerja PLBN Skouw bertugas melakukan pemeriksaan dan skrining kesehatan masyarakat di PLBN Skouw. Upaya yang dilakukan oleh BKK Kelas I Jayapura Wilker PLBN Skouw pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM) di pintu masuk dan juga sebagai tindakan promotif dan preventif dalam kesehatan masyarakat secara lebih luas.

Pemeriksaan penyakit tidak menular (PTM) seperti gula darah, asam urat, dan kolesterol di pintu masuk negara, yang menjadi wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK), memegang peranan krusial meskipun secara langsung tidak berkaitan dengan kekarantinaan penyakit menular. Beberapa alasannya adalah :

1. Deteksi Dini dan Pencegahan Komplikasi

Banyak individu, terutama pelaku perjalanan internasional, mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki PTM atau belum terdiagnosis. Pemeriksaan di pintu masuk dapat menjadi kesempatan emas untuk deteksi dini PTM. Dengan terdeteksinya kondisi ini, individu dapat segera mendapatkan edukasi, konseling, atau rujukan untuk penanganan lebih lanjut, sehingga mencegah komplikasi serius yang dapat timbul selama perjalanan atau setelah tiba di tujuan. Bayangkan jika seorang pelaut dengan gula darah tinggi yang tidak terkontrol mengalami krisis di tengah laut; ini bisa menimbulkan masalah logistik dan medis yang signifikan.

2. Peningkatan Kesadaran Kesehatan Masyarakat

Keberadaan pemeriksaan PTM di pintu masuk secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan rutin. Ketika individu melihat fasilitas dan upaya ini, mereka akan lebih teredukasi tentang risiko PTM dan termotivasi untuk menjaga kesehatan mereka. Ini sejalan dengan upaya promotif dan preventif dalam kesehatan masyarakat secara lebih luas.

3. Data Epidemiologi dan Pengambilan Kebijakan

Data hasil pemeriksaan PTM di pintu masuk dapat memberikan informasi berharga tentang profil kesehatan pelaku perjalanan. Meskipun data individu dilindungi, agregasi data ini dapat digunakan untuk analisis epidemiologi. Misalnya, jika ditemukan prevalensi tinggi PTM tertentu pada kelompok usia atau asal negara tertentu, ini dapat menjadi masukan bagi kebijakan kesehatan masyarakat, baik untuk upaya promotif maupun preventif yang lebih terarah.

4. Mendukung Pelayanan Kesehatan Publik

Balai Kekarantinaan Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan publik di pintu masuk. Meskipun fokus utamanya adalah penyakit menular, PTM juga merupakan beban kesehatan yang signifikan. Dengan memperluas cakupan pemeriksaan, BKK dapat berkontribusi pada pelayanan kesehatan publik yang lebih komprehensif. Ini menunjukkan bahwa BKK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga gerbang dari penyakit menular, tetapi juga sebagai entitas yang peduli terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

5. Kesiapan Terhadap Situasi Darurat Medis

Individu dengan PTM yang tidak terkontrol memiliki risiko lebih tinggi mengalami situasi darurat medis, seperti stroke atau serangan jantung. Dengan adanya deteksi dini, BKK dapat membantu mengidentifikasi individu berisiko dan, jika memungkinkan, memberikan informasi tentang fasilitas kesehatan terdekat atau tindakan pencegahan yang perlu diambil. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya insiden medis darurat yang dapat mengganggu alur perjalanan atau menimbulkan biaya yang tidak terduga.

Pemeriksaan dan skrining kesehatan penyakit tidak menular pada masyarakat di Wilayah Kerja Pos Lintas Batas Negara Skouw januari-mei 2025 dan didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan penyakit tidak menular bulan januari-mei 2025 diatas terdapat total 67 pemeriksaan dan dengan hasil pemeriksaan diatas nilai rujukan sebanyak 26 orang (39%) sedangkan untuk hasil pemeriksaan yang normal sebanyak 41 orang orang (61%). Faktor-faktor yang memengaruhi hasil pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol hingga menunjukkan nilai di atas rujukan normal sangat beragam seperti :

1. Faktor Gaya Hidup dan Diet

• Pola Makan
• Kurangnya Aktivitas Fisik
• Berat Badan Berlebih/Obesitas
• Merokok dan Konsumsi Alkohol.

2. Kondisi Medis dan Penyakit Tertentu

3. Penggunaan Obat-obatan

4. Genetik dan Riwayat Keluarga

5. Faktor Non-Medis Lainnya

• Stres
• Kurang Tidur
• Persiapan Pemeriksaan yang Tidak Tepat

Memahami faktor-faktor ini sangat penting, baik bagi individu yang menjalani pemeriksaan maupun bagi tenaga kesehatan yang menginterpretasi hasilnya. Sebuah hasil yang tidak normal tidak selalu berarti diagnosis penyakit yang parah, tetapi seringkali merupakan sinyal untuk evaluasi lebih lanjut dan perubahan gaya hidup.

KESIMPULAN

Bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan, pemeriksaan PTM di pintu masuk bukan hanya tentang kesehatan individu, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam kesehatan masyarakat secara keseluruhan, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi krisis kesehatan. Ini adalah langkah maju menuju sistem kesehatan yang lebih preventif dan responsif.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.